Home Kabupaten Purbalingga Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Purbalingga Setujui Raperda Pelaksanaan APBD 2017

Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Purbalingga Setujui Raperda Pelaksanaan APBD 2017

529
0
Plt. Bupati Tiwi saat penandatanganan Persetujuan Raperda tentang pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2017, Sabtu (30/6) di ruang sidang DPRD Purbalingga.

PurbalinggaNews – DPRD Kabupaten Purbalingga menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. Hal ini merupakan tindaklanjut dari hasil proses pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purbalingga tahun 2017 oleh komisi-komisi, badan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Persetujuan ini dituangkan dalam penandatanganan keputusan persetujuan bersama  saat pelaksanaan Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Purbalingga Sabtu (30/6). Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon (Tiwi) menyampaikan terimakasih apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Khususnya dalam rangka pembahasan sekaligus pemeyempurnaan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017.

“Melalui penandatanganan persetujuan bersama ini, maka telah kita sepakati bersama untuk nantinya laporan mendapat evaluasi dari Gubernur dan selanjutnya akan menjadi Peraturan Daerah (Perda),” katanya.

BACA JUGA   Bupati Titip Pesan, Purbalingga Aman dan Tentram

Raperda telah disetujui bersama ini, menurutnya merupakan bukti bahwa eksekutif dan legislatifadalah bukan hanya sekedar mitra kerja. Akan tetapi lebih dari itu, yakni merupakan bagian dari unsur penyelenggaran pemerintah daerah yangmrmiliki peran sejajar dalam membangun masyarakat Purbalingga.

“Oleh karenannya melalui kesempatan ini kami Pemkab berharap komuinikasi, kordinasi dan kerjasama antara eksekutif dan legislatif yang sinergis terus dimantapkan pada masa masa yang akan datang,” katanya.

Plt Bupati Tiwi menyadari APBD merupakan  instrument  sebagai kelengkapan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga. Pihaknya berkomitmen agar pemanfatan APBD ke depan harus berorientasi dalam pro-poorpro-job dan pro-growth.

Artinya sasaran dan program-program ke depan harus senantiasa memihak kepada masyarakat miskin dan juga harus mampu mendorong ketersediaan lapangan pekerjaan juga harus mampu mendorong petumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat Purbalingga,” ungkapnya.

BACA JUGA   Mahasiswa Diminta Pegang Teguh Pancasila

Saran Banggar Untuk Pemkab Purbalingga

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purbalingga menyatakan telah menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dan menyatakan telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Meski demikian pihaknya memberi sejumlah saran sekaligus catatan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan APBD pada tahun yang akan datang.

Ketua Banggar DPRD Kabupaten Purbalingga Tongat SH MM melalui juru bicaranya, Cahyo Susilo menyampaikan saran kepada Pemkab Purbalingga dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya terkait dengan keberhasilan Pemkab Purbalingga dalam mempertahankan predikat WTP hendaknya diiringi dengan peningkatan kualitas sistem pengawasan internal.

“Sehingga dapat meminimalisir adanya temuan temuan yang  pelanggaran atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” sambungnya.

BACA JUGA   Swadaya Tinggi, Gedung TPQ dan Madrasah Darul ‘Ulum Kutabawa Diresmikan Bupati

Pelaksanan kebijakan Pemkab terkait dengan bantuan langsung baik hibah maupun bansos, Ia menyarankan agar dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan secara proporsional.

“Pemkab hendaknya bisa menambah porsi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan pengentasan kemiskinan. Sebelum mengeluarkan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak hendaknya diperlukan kajian mendalam sehingga tidak menimbulkan gejolak dan penolakan dari masyarakat,” katanya.(Gn/Humas)