Home Kabupaten Purbalingga Pansus XLIII DPRD Kabupaten Purworejo Kunja Ke Purbalingga

Pansus XLIII DPRD Kabupaten Purworejo Kunja Ke Purbalingga

513
0
Drs. Agus Winarno, M.Si. yang menerima kunjungan kerja pansus XLIII DPRD Kab. Purworejo mewakili Plt Bupati Purbalingga memberikan kenang-kenangan berupa bingkisan produk-produk khas Purbalingga.

PurbalinggaNews – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo melaksanakan kunjungan kerja (kunja) ke Kabupaten Purbalingga dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan HIV/AIDS. Kunja yang diikuti 19 orang diterima oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Drs. Agus Winarno, M.Si. di ruang operation room (OR) kompleks pendopo Dipokusumo Kabupaten Purbalingga, Selasa (26/06).

Pansus dari DPRD Kab. Purworejo yang dipimpin oleh Hendri Kuskarel, SE. yang didampingi sejumlah Pejabat Pemkab Purworejo diantaranya Kepala Bappeda Kab. Purworejo, Sekretaris DPRD Kab. Purworejo dan seluruh anggota pansus, selain menyampaikan selayang pandang Kab. Purworejo juga menyampaikan maksud kunja ke Purbalingga adalah dalam rangka membahas penanggulangan HIV/AIDS yang telah dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga. Apa yang diperoleh di Kabupaten Purbalingga menurut Hendri  akan dijadikan referensi dan bekal bagi pansus XLIII Kabupaten Purworejo dalam membahas penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Purworejo.

BACA JUGA   Sebentar lagi Purbalingga akan Miliki Sirkuit Nasional

“Kedatangan kami tak lain untuk ngangsu kawruh terkait tugas kami di pansus XLIII DPRD Kab. Purworejo dan kami sampaikan terima kasih atas sambutan kunjungan kami,” kata Hendri.

Drs. Agus Winarno, M.Si. yang menerima kunjungan kerja pansus XLIII DPRD Kab. Purworejo mewakili Plt Bupati Purbalingga menyampaikan selamat datang dan memperkenalkan Kabupaten Purbalingga mulai dari wilayah sampai dengan berbagai potensi yang dimiliki Purbalingga utamanya pariwisata dan juga perusahaan asing (PMA) yang banyak tersebar di wilayah Purbalingga dan terbesar kedua di dunia pada industri rambutnya serta sentra industri knalpot dengan segmen pasar sampai tingkat nasional.

“Mengenai kasus HIV/AIDS, di Purbalingga memang tercatat beberapa kasus yang merenggut nyawa pengidapnya, namun kami terus berupaya menanggulanginya baik dengan mengeluarkan kebijakan regulasinya berupa penetapan Peraturan Daerah pada tahun 2017 dan melalui beberapa proses dan juga fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah disahkan pada tahun ini,” kata Agus.

BACA JUGA   DHC BPPK 45 Minta Masyarakat Waspadai Gerakan Eks-HTI

Terkait substansi kebijakan Pemkab Purbalingga tentang penanggulangan HIV/AIDS, telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018 yang merupakan Perda dari inisiatif DPRD Kab. Purbalingga. Disampaikan Heny Ruslanto, SE. Ketua KPAD (Komisi Penanggulangan AIDS Daerah) Kabupaten Purbalingga, data terbaru sampai dengan bulan Mei 2018 terdapat 26 kasus HIV/AIDS dengan korban meninggal dunia sejumlah 5 orang.

“Di Kabupaten Purbalingga secara kumulatif sejak tahun 2010 sampai dengan 2017 ada 249 kasus, dan pada tahun 2018 sampai dengan bulan Juni ditemukan 26 kasus, tercatat korban meninggal dunia seluruhnya mencapai 72 orang,” kata Heny.

Pemkab Purbalingga, lanjutnya, telah mengkoordinasikan penanganan HIV/AIDS melalui lembaga yang dipimpinnya yaitu KPAD dan Sekretariat KPAD, melengkapi sarana prasarana dengan mendirikan klinik VCT dan CST di RSUD Goeteng Tarunadibrata, meningkatkan kemampuan Puskesmas di tiap Kecamatan, penyediaan anggaran sampai ke tingkat anggaran Desa,memberdayakan ODHA (orang dengan HIV/AIDS /pengidap HIV/AIDS), pemberdayaan masyarakat dengan membentuk WPA (warga peduli AIDS) dan membentuk rintisan desa /kelurahan peduli AIDS.

BACA JUGA   Kwarcab Purbalingga Seleksi Jurnalis Pramuka

“HIV/AIDS bukan hanya masalah kesehatan, namun menyangkut masalah sosial ekonomi dan dapat mengancam pembangunan maka perlu ditanggapi sebagai masalah serius yang memerlukan program multi sektor,” kata Heny.

Terkait alokasi anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS sampai ke tingkat Desa, Heny menyampaikan hal itu adalah wajib dan telah memiliki payung hukum yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

“Maka Pemerintah Desa tidak usah khawatir mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS, memang tidak disebutkan nominalnya, namun diatur sesuai kemampuan desa masing-masing,” katanya. (t/humas)