Home Kabupaten Purbalingga Pelaksanaan 5 Hari Kerja Diharapkan Bisa Menjadi Lebih Hemat

Pelaksanaan 5 Hari Kerja Diharapkan Bisa Menjadi Lebih Hemat

595
0

PurbalinggaNews, Pelaksanaan 5 hari kerja yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Purbalingga diharapkan dapat menghemat anggaran. Penghematan ini bisa berasal dari bahan bakar minyak, pemakaian listrik, telepon, air dan lain sebagainya. Pemberlakuan 5 hari kerja ini akan dilaksanakan mulai 2 Januari 2015.

Sekretaris Daerah Purbalingga, Imam Subijakto mengatakan agar lebih efektif pemberlakuan 5 hari kerja, nantinya setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setiap tanggal 10 harus melaporkan kinerjanya. Laporan kinerja ini terkait dengan efesiensi, disiplin pegawai dan produktifitas. Selain itu juga akan digunakan absensi elektronik dengan menggunakan sensor retina.

“Pembelian alat ini sudah kita anggarkan di tahun 2015, sebelum alatnya ada maka masih menggunakan absensi manual, ”ujar Imam pada saat memimpin Rapat Koordinasi pemberlakuan 5 hari kerja di Ruang Ardilawet, Senin (22/12).

Imam menjelaskan ada beberapa SKPD yang tidak memberlakukan 5 hari kerja seperti Satpol PP, UPT Pasar, Puskesmas, RSUD, Sekolahan, Obyek wisata, serta DPU bidang kebersihan. Tidak diberlakukannnya 5 hari kerja terkait masalah pelayanan yang vital. Imam berharap kepada seluruh Kepala SKPD dan Camat mulai hari ini bisa mensosialisasikan kepada Kepala Desa dan masyarakat terkait dengan pemberlakuan 5 hari kerja.

Terkait masalah pemakaian pakaian dinas harian Imam menuturkan untuk hari Senin menggunakan pakaian keky. Selasa pakaian batik lurik, Rabu dan Kamis menggunakan Batik dan Jum’at menggunakan pakaian olahraga. “Untuk SKPD yang memberlakukan 6 hari kerja pakaiannya menyesuaikan yang 5 hari kerja hanya hari sabtu menggunakan batik,”ujar Imam

Selain pemberlakuan 5 hari kerja Pemda juga akan memberlakukan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi lisan setiap hari Kamis. Pemberlakuan ini menggunakan bahasa Jawa pada umumnya dengan memperhatikan tata bahasa baik ngoko, kromo dan kromo inggil.

“Pemberlakuan komunikasi lisan ini berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah nomor 430/9525 tanggal 7 Oktober 2014 tentang penggunaan bahasa lisan di lingkungan pemprov Jateng dan kabupaten kota se Jateng,”ujar Imam

Sedangkan untuk tata naskah dinas yang diterbitkan pada Hari Kamis tetap menggunakan bahasa Indonesia. Untuk acara resmi/seremonial bisa menggunakan bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa. “Pemakaian bahasa Jawa tidaklah mudah, sehingga perlu dibiasakan secara terus menerus,” pungkas Imam (Sapto Suhardiyo)