Home Info Pembangunan Tahun 2021 Kabupaten Purbalingga Difokuskan Pada 5 Prioritas

Pembangunan Tahun 2021 Kabupaten Purbalingga Difokuskan Pada 5 Prioritas

85
0
Rapat Paripurna penyampaian jawaban Bupati Purbalingga terhadap pandangan umum fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021
Rapat Paripurna penyampaian jawaban Bupati Purbalingga terhadap pandangan umum fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021

PURBALINGGA INFO – Pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2021 difokuskan pada 5 prioritas. Pertama adalah prioritas mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan proporsi 56 persen. Kedua, prioritas pelayanan public sebesar 30 persen. Kemudian yang ketiga, prioritas pembangunan infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan wilayah sebesar 8 persen.

Keempat, prioritas pengembangan sumberdaya lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen. Lalu yang kelima adalah prioritas pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan 1 persen. 5 Prioritas tersebut merupakan jawaban untuk fraksi PDIP.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Purbalingga yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Purbalingga, R. Imam Wahyudi, pada Rapat Paripurna penyampaian jawaban Bupati Purbalingga terhadap pandangan umum fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, Jumat (17/6/2022),di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga.

Pembangunan Tahun 2021 Kabupaten Purbalingga Difokuskan Pada 5 Prioritas (1)

Menjawab pertanyan fraksi PAN terkait SILPA bahwa pelampauan SILPA BLUD terjadi karena pada saat penyusunan APBD, perubahan belum memasang target pendapatan yang bersumber dari klaim penanganan covid-19 tahun 2020 dan 2021. Terkait dengan masih terdapatnya SILPA sebesar Rp 224 Miliar.

Besarnya SILPA tersebut sebagai akibat adanya realisasi pendapatan BLUD khususnya RSUD Goeteng dan RSUD panti nugroho yang bersumber dari klaim penanganan Covid-19 tahun 2020 dan 2021 pada akhir tahun 2021, sehingga belum dapat dimanfaatkan pada tahun berjalan dan menjadi SILPA.

R. Imam menyadari jawaban dan penjelasan masih dalam tataran kebijakan yang bersifat umum. Oleh karenanya, untuk penjelasan secara lebih rinci dan lebih teknis mengenai berbagai hal yang masih perlu didalami, dan dibahas pada kesempatan rapat-rapat komisi maupun rapat badan anggaran.

“Saran dan masukan yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi pada prinsipnya kami dapat menerima dan akan diperhatikan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.” tutupnya.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Purbalingga, Aman Waliyudin, yang diikuti oleh seluruh fraksi dan dihadiri oleh para anggota DPRD Purbalingga, unsur Pimpinan OPD terkait serta para pimpinan BUMN dan BUMD Se-Kabupaten Purbalingga. (GIN/Kominfo)