Home Kabupaten Purbalingga Pemkab Purbalingga Tindaklanjuti Pembangunan Bandara ke Angkasa Pura II

Pemkab Purbalingga Tindaklanjuti Pembangunan Bandara ke Angkasa Pura II

773
0
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga saat mendatangi pihak PT Angkasa Pura II (AP II) selaku leading sector pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman, Senin (17/9).

PurbalinggaNews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga, Senin (17/9) mendatangi pihak PT Angkasa Pura II (AP II) selaku leading sector pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman. Hal ini dilaksanakan guna memastikan perkembangan perencanaan pembangunan bandara JB Soedirman yang saat ini terkesan masih stagnan.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin memaparkan pihaknya telah melaksanakan berbagai survei sondir tanah, survei topografi, termasuk bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam hal survei permintaan jasa angkutan udara masyarakat. Pada perkembangan terkini ini menurutnya masih ada kendala-kendala teknis yang harus disusun ulang bersama dengan pihak TNI AU.

Hal itu mengingat Bandara JB Soedirman ini merupakan calon bandara berjenis civil enclave airport atau pangkalan udara militer (TNI AU) yang juga digunakan untuk kepentingan sipil. “Kami harus ada kesepakatan dengan TNI AU terkait batas-batas DLKr (Daerah Lingkungan Kerja). Nantinya kesepakatan itu akan menjadi acuan aset yang akan di gunakan AP II untuk membangun bandara,” katanya dalam rapat di Gedung 600 Ruang Wijaya Kusuma PT Angkasa Pura II, Tangerang.

Ketika itu sudah disepakati maka bisa Kementerian Perhubungan membuat keputusan dan diproses menjadi Rencana Induk Bandar Udara. Materplan konseptual disain, basic designdan DED yang dibuat oleh AP II yang sudah didasari DLKr terbaru bisa ditindaklanjuti dengan pembangunan. Sesuai rencana, pembahasan antara AP II dengan TNI AU termasuk dengan Danlanud JB Soedirman akan dilaksanakan pada pekan ini.

“Posisi kita (AP II) hanya jadi fungsi kordinasi dengan TNI AU, kita harus paham birokrasi mereka yang berjenjang. Kita juga harus paham mereka juga menggunakan pangkalan udara sebagai latihan militer dan operasional militer dan itu adalah mandatory,” katanya.

Selain persoalan tarik ulur mengenai DLKr, Awaluddin juga memberi masukan kepada Pemkab Purbalingga khususnya untuk menarik minat publik baik untuk keperluan pergi (take off) maupun datang (landing) ke Purbalingga dengan menggunakan jasa angkutan udara. Ia mengambil referensi contoh Banyuwangi yang mampu mendatangkan orang datang/wisatawan dengan pesat.

“Rumus agar orang datang ada 3A (Accessibility, Attraction, Amenity). Banyuwangi  sekarang ketiga-tiganya dapet. Aksesibilitas udah diambil alih AP II, kita dorong maskapai untuk menambah penumpang dan mereka mau karena Banyuwangi attractionnya banyak, ada 77 festival,” katanya.

Ia menyarankan agar Purbalingga juga bisa menguasai rumus 3A tersebut. Tidak hanya Accessibility dan Attraction saja, tapi juga Amenity sebagai  fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi. Amenitas berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk makan dan minum.

“Sehingga Purbalingga sebagai pusat keberadaan bandara harus mulai siap, jangan sampai nanti orang turun di Purbalingga hanya lewat, nanti nginep di Banyumas atau melihat attraction ke Cilacap. Nanti dampak ekonomi dampak ekonominya bagi Purbalingga menjadi tidak terasa,” katanya.

Sementara itu Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM menyampaikan terkait dengan amenity sudah beberapa investor menajajaki di Purbalingga untuk membangun Hotel. Dari segi Attraction, Purbalingga juga tengah mengembangkan berbagai festival dan destinasi desa wisata yang diharapkan menjadi daya tarik.

“Terkait dengan transportasi pendukung, Pemrov Jateng juga sudah sediakan BRT untuk penopang keberadaan bandaranantinya. Sedangkan aksesibilitas, Pemprov juga akan membangun jembatan penghubung Banjarnegara ke Purbalingga untuk menambah dan mempermudah akses ke bandara,” paparnya.

Untuk mendorong permintaan jasa angkutan udara, Pemkab Purbalingga dan Pemprov Jateng juga sudah memberikan sosialisasi kepada komunitas industri perusahaan di Purbalingga dan sekitarnya terkait dengan akan dibangunnya bandara. Terkait dengan produk hukum Pemkab Purbalingga juga tengah menyusun Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk menetapkan dan mendukung daerah pengembangan ekonomi dari bandara. (Gn/Humas)