Home Kabupaten Purbalingga Pertahankan WTP, OPD Harus Proaktif

Pertahankan WTP, OPD Harus Proaktif

591
0
Ilustrasi Keuangan: Cronista.

PurbalinggaNews – Untuk mempertahakan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus proaktif. Yakni dalam memberikan data terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemeriksaan tersebut, sudah dimulai sejak tanggal 5 April 2018, dan akan selesai pada tanggal 4 Mei 2018.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga, Ir. Setyadi, saat ditemuai di ruang kerjanya, Senin kemarin (16/04/2018). Setyadi mengatakan, pemeriksaan yang dilakuakan oleh BPK ini dianggap penting karena, pemeriksaan  bertujuan agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, berjalan dengan efektif, efisien dan akuntabel.

“Pemeriksaan BPK ini, juga merupakan bentuk pembinaaan, untuk meningkatkan kualitas pengelolaaan anggaran, kegiatan, aset, peningkatan kinerja, disiplin aparatur pemerintah daerah,” katanya.

BACA JUGA   Kliping Media Tanggal 12 Juli 2019

Setyadi menghatakan  seluruh  OPD di Purbalingga yang menjadi sampel pemeriksaan, harus pro aktif serta menyaiapkan data yang di butuhkan oleh BPK, dan jangan sampai ada yang ditutup – tutupi serta harus sesuai dengan aturan perundang – undangan dan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP). “ Saat ini Inspektorat tidak hanya dituntut untuk melakukan audit, OPD-OPD juga dapat melakukan konsultasi terkait pengelolaan administrasi keuangan penyelenggaraan pemerintahan,” tambahnya.

Seluruh OPD harus tertib administrasi keuangan lanjut Setyadi, seperti data-data tentang bukti pengeluaran. Pihaknya mencontohkan, seperti pemerintahan di desa harus memperhatikan betul tertib administrasi keuangan terlebih saat ini dana yang mengucur ke desa tidak sedikit. Setyadi menambahkan, sesuai dengan harapan Bupati Purbalingga H Tadi SH MM, diharapkan Kabupaten Purbalingga dapat mempertahankan predikan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BACA JUGA   Tidak Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, Dua Parpol Diskualifikasi

“Pemeriksaan oleh BPK menjadi standar bagi kepala OPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) apakah sudah bekerja sesuai dengan aturan yang ada,” katanya (PI-2).