Home Kabupaten Purbalingga PGRI Desak Pemerintah Angkat 250 Ribu Guru CPNS

PGRI Desak Pemerintah Angkat 250 Ribu Guru CPNS

860
0
Ketua Umum PB PGRI, Dr Unifah Rosyidi M.Pd saat menggembleng para guru Purbalingga, Kamis (29/3), di Aula PGRI setempat.

PurbalinggaNews – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN) segera mengangkat 250 ribu guru sebagai Calon Pegawai  Negeri Sipil (CPNS) pada tahun  2018 . Hal ini mengingat gelombang pensiun guru PNS 2017 sampai 2021 menyentuh angka 295 ribu orang.

“Kami sudah usulkan ke pemerintah untuk penambahan 250 ribu guru tahun 2018 ini, agar diangkat sebagai CPNS. Kami minta pemerintah memprioritaskan hal ini, karena kekurangan guru sudah sangat mendesak. Semoga kekurangan guru di tahun 2018 ini bisa teratasi,” ujar Ketua Umum Pengurus Besar PGRI,  Dr Unifah Rosyidi MPd usai memberikan motivasi dan pembinaan organisasi kepada para guru di Purbalingga, pada acara Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) Tahun ke-4 masa bakti XXI  PGRI Purbalingga, di Gedung PGRI Purbalingga, Kamis (29/3).

Unifah Rosyidi mengatakan, untuk mengatasi kekurangan guru, beberapa daerah mengangkat guru honorer dengan Surat Keputusan (SK) Bupati. Dan Unifah salut dengan langkah Bupati Purbalingga, yang baru saja mengangkat 1.644 Guru Tidak Tetap (GTT)  dengan SK Bupati, yang pembayaran gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun dana Biaya Operasional Sekolah  (BOS).

Dari 1.644 GTT itu, terinci 13 guru Taman Kanak-kanak (TK), 1.199 guru SD dan 432 guru SMP. “Saya salut dengan Bupati Purbalingga, yang mengambil kebijakan berani, dengan mendasarkan pada UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2017. Jika terjadi kekurangan guru, Pemerintah Kabupaten/kota dapat mengangkat guru dengan SK Bupati,”  ujar Unifah Rosyidi.

Kriminalisasi

Selanjutnya Unifah mengakui, PGRI  merasa prihatin dengan banyaknya kasus guru yang dikriminalisasi akibat tindakannya kepada siswa. Kini PB PGRI sedang mengoptimalkan fungsi Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) yang ada di pusat maupun provinsi. Selama ini,  apabila ada guru melanggar kode etik langsung diproses hukum.

“Mulai sekarang tidak boleh. Kami akan gencar sosialisasikan hal ini, dan membuat surat edaran dari PGRI pusat hingga ranting. Sebelum proses hukum, harus ditangani oleh DKGI dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI dulu,” kata dia.

PGRI juga akan mensosialisasikan kebijakan tersebut dengan jajaran Polri hingga Polsek, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. “Ini kami lakukan agar guru tenang dan nyaman dalam bekerja,” ujar Unifah.

PGRI juga sudah menandatangani naskah kerja sama dengan  Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tentang perlindungan hukum bagi para guru. Penandatanganan itu dilakukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Ketua Umum PGRI Unidah Rosyidi di Mabes Polri Jakarta, Kamis (20/04/2017) silam.

Melalui perjanjian kerja sama itu, Polri akan melindungi profesi guru dari berbagai kasus yang selama ini kerap terjadi dan menimpa guru di Indonesia. Meski begitu, perlindungan hukum itu tidak berarti para guru menjadi kebal hukum.

Unifah mengatakan,  guru sebagai tulang punggung pendidikan perlu mendapat perlindungan hukum yang seimban , sehingga tidak banyak kasus yang menjerat guru ke pengadilan akibat salah paham. “Guru juga perlu diberi pemahaman tentang penanganan perkara bagi anggota yang terkena kasus hukum,”ujarnya.

Menurun

Sementara itu, Ketua PGRI Purbalingga, Sarjono menegaskan, kasus pelanggaran kode etik guru di Purbalinga, yang berujung guru dilaporkan ke polisi,  dari tahun ke tahun terus menurun. Pada tahun 2014 ada 14 kasus, tahun 2015 kosong, 2016 satu kasus, 2017 kosong, dan 2018 satu kasus.

“Ke depan, PGRI Purbalingga akan gencar memberikan penyuluhan hukum kepada para guru hingga pelosok, dan mensosialisasikan naskah kerja sama PGRI dengan  Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tentang perlindungan hukum bagi para guru,” tegas Sarjono.

Tekad Sarjono  itu juga didukung Bupati Purbalingga, Tasdi yang siap memperjuangkan nasib guru, agar pendidikan di Purbalingga lebih  baik.  “Di Purbalingga saat ini ada 6.352 anggota PGRI. Ini kekuatan besar untuk memajukan pendidikan di Purbalingga. Guru harus maju, sejahtera dan mendapat perlindungan hukum dalam bekerja,” tegas Bupati Tasdi melalui Asisten Administrasi Umum Sekda Purbalingga,Tri Gunawan Setyadi.

Berubah

Pada bagian lain, Ketua PGRI Provinsi  Jateng, Widadi  yang hadir dalam Konkerkab PGRI Purbalingga mengajak kepada anggota PGRI, untuk mau berubah ke arah yang lebih baik,seriing kemajuan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang kian canggih.

“Perubahan adalah tanda-tanda kehidupan. Salah satu visi PGRI adalah  dinamis, yakni menjadi  organisasi profesi, terpercaya, dinamis, kuat dan bermartabat,”katanya.

Saat ini, lanjut Widadi, kondisi internal yang dihadapi,  masih terdapat praktek keterlibatan dan pengelolaan berdasarkan nilai-nilai egosentris, belum pada nilai-nilai altruis atau panggilan jiwa dan idealisme. Sementara kondisi  eksternal, era Teknologi Informasi telah mengubah masyarakat vertikal menjadi masyarakat horisontal.

“Manusia terhubung lewat internet dan menjadi kekuatan dahsyat dari para netizen melebihi kekuatan pemerintahan negara. Di sinilah guru harus mau belajar menguasai TI. Kalau tidak mau belajar dan berubah, kita akan tersikut oleh jaman,”  tandas Widadi.  (PI-1)